Tak Cukup Hanya Digitalisasi, Majukan UMKM Juga Butuh Ini

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah saat ini tengah menggalakkan kampanye #BanggaBUatanIndonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya memberdayakan UMKM lokal agar dapat mengisi pasar domestik.

Namun dalam pelaksanaannya tentu tak selalu mulus. Mulai dari kendala teknologi, hingga permintaan produk lokal yang dinilai masih rendah meski pengguna internet di Indonesia cukup besar.

“Kondisi Indonesia sekarang ini beda dengan China, beda dengan Korea atau Jepang. Sekarang ini pengguna internet kita sudah sangat besar, jadi memerlukan strategi yang cukup canggih untuk melakukan itu. Bagaimana cara agar produknya dibeli oleh masyarakat,” kata Ekonom Senior & Pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini, dalam diskusi virtual BRIEFER.id, Jumat (21/8/2020).

Menurutnya, tak cukup jika yang dilakukan hanya digitalisasi. Pemerintah harus mampu menjamin keberlangsungan produk UMKM lokal dan menjadikannya captive market. Sehingga akan seimbang antara supply dan demand.

“Kalau yang dilakukan hanya sekedar mendorong mereka untuk melakukan digitalisasi, tidak cukup. Karena APBN kita itu Rp 2.700 triliun. Kalau untuk di digital kan itu kan hanya infrastruktur saja, tetapi kebijakan bahwa berapa persen APBN kita itu harus menjadi captive market bagi produk-produk UKM. Ini lah yang harus kita kita tidak sekedar kan nggak kita kasih jalan, kalau nggak laku ya gimana lagi ya bukan begitu,” jelas dia.

Untuk itu, pemerintah perlu menjamin keberlangsungan UMKM ini. “Pemerintah ini yang harus menjadikan market pasar pertama bagi mereka. Ini yang harus didorong sekarang ini memang harus menjadi pengusaha dan menciptakan ekosistem itu didorong oleh pemerintah,” pungkas dia.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video di bawah ini:

UMKM Banyuwangi produksi APD

2 dari 2 halaman

Pemerintah Salurkan Bantuan Modal UMKM Lewat Bank Konvensional dan Syariah

FOTO: Mengintip Proses Pembuatan Wajan di Bogor — Perajin menyelesaikan pembuatan wajan yang terbuat dari pelat besi di Desa Cibadak, Tanah Sareal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2020). Pemerintah akan memberi bantuan Rp 2,4 juta dan kredit bunga rendah kepada UMKM untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 123,47 triliun untuk stimulus UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Stimulus ekonomi tersebut disalurkan pemerintah melalui bank dan lembaga keuangan.

Penyaluran stimulus ini bisa didapat masyarakat melalui bank konvensional maupun syariah.

"Pemerintah memberikan pinjaman lewat bank atau lembaga keuangan baik yang konvensional maupun syariah," kata Sri Mulyani dalam diskusi bertajuk Recovery Of Indonesia Economy In The Post Covis-19: The Role Of Islamic Economics di akun Youtube IAEI TV, Jakarta, Kamis (20/8).

Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 694 triliun. Sektor kesehatan yang memiliki anggaran Rp 87, 55 triliun, namun baru merealisasikan 7 persen.

Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terealisasi 6,5 persen dari anggaran Rp 106,11 triliun. Sektor Insentif Usaha terealisasi 13 persen dari anggaran Rp 120,61 triliun.

Kemudian Sektor UMKM terealisasi 25 persen dari anggaran Rp 123,46 triliun. Sektor Perlindungan Sosial terealisasi 38 persen dari anggaran Rp 203,9 triliun. Sementara sektor pembiayaan korporasi dari anggaran Rp 53,57 triliun belum terealisasi sama sekali.

Selain itu, baru-baru ini pemerintah kembali memberikan stimulus kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Kali ini pemerintah menyuntikan dana kepada pekerja yang memiliki gaji kurang dari Rp 500 ribu.

"Pemerintah sekarang memberikan insentif untuk pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani.

Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ini selama 4 bulan. Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.

Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Bahas Tiga Hal Penting, Menkominfo Budi Arie Setiadi Terima Kunjungan Tony Blair