Pemerintah Bedah Rumah 230 Hunian di Padang Pariaman

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi salah satu primadona bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat di daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah kepada 230 rumah tidak layak huni di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

"Sebanyak 230 rumah tidak layak huni di Kabupaten Padang Pariaman siap kami bedah dan tingkatkan kualitasnya agar layak huni," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera III Zubaidi dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020).

Zubaidi menerangkan, total anggaran yang akan disalurkan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk bedah rumah di Kabupaten Padang Pariaman senilai Rp 4,025 miliar.

Pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Padang Pariaman akan diterapkan di 3 kecamatan. Melalui program tersebut diharapkan dapat mendorong semangat gotong royong masyarakat dalam membangun hunian yang nyaman untuk ditempati.

Oleh karena itu, kata Zubaidi, implementasi program BSPS membutuhkan dukungan keswadayaan dari penerima bantuan. Keswadayaan itu dapat berbentuk tabungan uang, bahan bangunan, maupun dalam bentuk tenaga kerja dan gotong royong dengan lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, Zubaidi menyampaikan, program bedah rumah di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan di 3 kecamatan. Diantaranya Kecamatan Batang Anai Nagari Kasang dan Ketaping sebanyak 100 unit, Kecamatan Sungai Limau Nagari Guguak dan Pilubang mendapatkan 80 Unit, dan Kecamatan Enam Lingkung Nagari Parit Malintang sebanyak 50 unit.

"Masing-masing unit rumah yang dibedah akan menerima bantuan peningkatan rumah swadaya senilai Rp 17,5 juta, yang terdiri dari Rp 15 juta untuk bahan bangunan, dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang," terang Zubaidi.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Proses pekerjaan dilakukan oleh pasukan pelangi milik Pemprov DKI.

2 dari 3 halaman

Program Bedah Rumah Capai 52,5 Persen dan Serap 101.771 Tenaga Kerja

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, hingga 23 Juli 2020, realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah mencapai Rp 2,46 triliun atau 52,5 persen. Program tersebut juga telah menyerap 101.771 tenaga kerja.

Salah satu kabupaten yang masuk dalam program BSPS 2020 yakni Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alokasi anggarannya Rp 23,62 miliar untuk 1.350 rumah tidak layak huni yang tersebar di 23 kecamatan.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR KM Arsyad mengatakan, penyaluran BSPS di Kabupaten Bandung merupakan bagian dari tahap I bedah rumah di Jawa Barat.

Adapun alokasi total untuk program bedah rumah di Jawa Barat tahun ini sebesar Rp 243,28 miliar.

"Kami akan terus mendorong peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni, dengan didukung pemerintah daerah melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana yang memadai untuk seluruh masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2020).

3 dari 3 halaman

Bantuan yang Diberikan

Program Bedah Rumah — Foto: Rumah warga yang dibedah Pemkot Kupang (Liputan6.com/Ola Keda)

Adapun dalam program BSPS ini, bantuan yang diberikan yakni Rp 17,5 juta untuk masing-masing rumah. Rincian biaya yang dikeluarkan yakni Rp 15 juta untuk material bahan bangunan, dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Bupati Bandung Dadang M Naser mengungkapkan, adanya program BSPS atau bedah rumah juga menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar rumahnya layak huni.

"Kami memiliki gerakan Sabilulungan Raksa Desa karena sebanyak 85 persen masyarakat kami yang tinggal di desa. Orientasinya adalah pembangunan membangun dari pinggiran yakni pembangunan rumah dari desa ke desa. Untuk itu kami harap Kementerian PUPR bisa terus meningkatkan dukungan melalui peningkatan jumlah alokasi Program BSPS di Kabupaten Bandung di tahun depan," tuturnya.