Sukses

Pemerintah Harus Dongkrak Belanja Anggaran untuk Cegah Resesi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, realisasi belanja pemerintah di semester I 2020 masih sangat rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini memprihatinkan karena di tahun ini seharusnya realisasi belanja bisa didorong lebih tinggi untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Realisasi anggaran pemerintah pusat tahun 2020 sama-sama dipahami masih rendah dibanding tahun lalu," kata Tauhid dalam diskusi Indef bertajuk Mempercepat Geliat Sektor Riil dalam mendukung Pemulihan Ekonomi: Peranan BUMN dalam mendukung pemulihan Ekonomi, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Hal ini sebenarnya disadari oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional masih rendah. Program ini hingga Semester I 2020 hanya terealisasi 19 persen dari yang seharusnya.

Untuk itu, Tauhid mengatakan anggaran belanja pemerintah ini perlu segera direalisasikan. Sehingga ancaman resesi pada triwulan III 2020 bisa teratasi. "Kami mendorong ini segera cepat direalisasikan untuk menangani resesi di kuartal III 2020," kata dia.

Dalam hal ini para pemangku kepentingan juga perlu bekerja sama dalam menangani dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona. Apalagi saat ini penanganan Covid-19 dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Dia juga mempertanyakan peran para perusahaan BUMN dalam menanggulangi dampak ekonomi. "Meski begitu Kami turut mendukung agar komite ini memberikan terobosan agar pemulihan nasional ini," singkatnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: 

2 dari 3 halaman

Jokowi: Anggaran Penanganan Covid-19 di Sektor Kesehatan Baru Terserap 7 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti serapan anggaran penanganan Covid-19 yang belum optimal. Bahkan, kata dia, anggaran di sektor kesehatan untuk penanganan virus corona baru terealisasi 7 persen.

"Di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen," ucap Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7/2020).

 

Sementara itu, anggaran untuk perlindungan sosial baru terserap 38 persen, anggaran untuk bantuan ke usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) 25 persen, dukungan sektoral hingga pemda 6,5 persen, dan insentif usaha 13 persen.

Jokowi menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19. Namun, hingga kini, anggaran yang terserap baru Rp 136 triliun.

"Artinya baru (terserap) 19 persen. Sekali lagi baru 19 persen," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencari terobosan baru dan bekerja lebih cepat. Dia ingin penyerapan anggaran berjalan optimal.

"Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga masalah yang tadi saya sampaikan serapan anggaran belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan," jelas Jokowi.

Apabila masalah dari lambatnya penyerapan anggaran ini adalah regulasi dan administrasi, Jokowi meminta agar segera direvisi. Dia juga mengingatkan jangan sampai ada ego sektoral antara kementerian/lembaga dan ego daerah dalam penanganan Covid-19.

"Saya ingatkan kalau masalahnya di regulasi dan administrasi segera dilihat betul. Kalau memang di regulasi revisi regulasi itu agar segera ada percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan," tutur dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini: