Jika Reshuffle, Pengusaha Usul Ada Jabatan Wakil Menteri Koperasi UKM

Di tengah ancaman krisis ekonomi yang sudah di depan mata, maka Pengusaha mengusulkan untuk mempercepat recovery perekonomian nasional sektor UMKM ini harus segera digerakkan.

Berkaca pada krisis ekonomi 1998 dan moneter 2008 keperkasaan UMKM yang tampil sebagai penyelamat ekonomi harus dapat diperankan kembali dengan penanganan khsusus dari Pemerintah.

“Untuk kali ini sebagaimana yang disampaikan Presiden tidak bisa memakai program yang biasa-biasa saja tapi harus program krisis UMKM. Disinilah fungsi strategis Wakil Menteri Koperasi dan UMKM yang akan banyak dilapangan membuka akses yang dibutuhkan UMKM,” ungkapnya.

Salah satu akses yang harus disediakan adalah Modal Kerja, ini sangat serius karena tanpa modal kerja niscaya mereka akan bisa membuka usaha kembali. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan pinjaman modal kerja dengan persyaratan yang mudah maka para Pelaku UMKM akan mendapatkan modal kerja dari rentenir.

Tentunya dengan bunga yang sangat besar, yang membuat mereka terjerat dengan cicilan pokok dan bunga yang besar dan lama, inilah yang membuat pelaku UMKM akan sangat sulit berkembang dan naik kelas.

“Semoga Presiden dapat mempertimbangkan permintaan ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah membina,mengembangkan dan memberdayakan UMKM cepat keluar dari krisis Covid 19 ini. Tentu Wakil Menteri ini figur yang memahami dan mengerti kondisi UMKM, ketika nanti kondisi ekonomi kita sudah pulih dan UMKM sudah dalam kondisi normal jabatan Wamenkop UKM dapat dihapus atau diakhiri,” pungkasnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rekaman video pada Sidang Kabinet Paripurna pada Minggu (18/6/2020) lalu sempat melontarkan ancaman akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) kepada menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa juga reshuffle," kata Jokowi.

Terlepas dari apakah ancaman tersebut akan direalisasikan atau tidak, sejumlah pengamat meminta Jokowi untuk mengangkat sosok profesional di bidangnya yang terlepas dari unsur politis seandainya reshuffle benar-benar dilakukan, khususnya pada posisi menteri ekonomi. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kehadiran kabinet yang profesional dibutuhkan di tengah situasi krisis pandemi saat ini.

"Bukan berasal dari kalangan politik. Kan masih banyak birokrat handal atau akademisi yang punya integritas menduduki pos tim ekonomi. Jangan sampai reshuffle tapi hasilnya sama saja," ungkapnya kepada Liputan6.com, Minggu (5/7/2020).

Menurut dia, reshuffle mungkin saja dibutuhkan lantaran adanya desakan untuk perbaikan realisasi stimulus agar cepat dirasakan oleh para pelaku usaha.

"Ini yang harus dijawab dengan reshuffle kabinet," ujar Bhima.

Namun demikian, ia menolak untuk memberikan nama siapa saja profesional yang laik diangkat menjadi menteri.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyatakan, seharusnya yang ditunjuk jadi menteri merupakan sosok yang punya kompetensi.

"Bukan sekedar balas budi, bukan juga untuk kepentingan menjaga keseimbangan politik. Pak presiden harus membuktikan bahwa dia sudah tidak ada beban," tuturnya.

"Penyusunan kabinet akan menentukan apakah Pak Jokowi akan dicatat sebagai presiden yang sukses atau gagal. Semoga Pak Jokowi menyadari ini," imbuh Piter.