Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Ini Respons Pengusaha

Lanjut Sarman, dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi tumbuh minus, Presiden memerlukan tim kabinet yang kompak, solid, cerdas, lincah, kreatif dan inovatif serta mengedepankan koordinasi sehingga tidak menimbulkan ego sektoral.

“Dunia usaha banyak terpuruk, jutaan UMKM terancam tidak dapat membuka kembali usahanya, daya beli menurun akibat banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, terkena PHK dan dirumahkan ini semua tantangan ekonomi yang harus cepat direspon dan dicarikan solusinya,” ucap dia.

Maka dengan adanya reshuffle ini, ada secercah harapan agar apa yang menjadi kegalauan Presiden dan dunia usaha dapat terjawab. Siapa yang akan direshuffle tentu semua kembali kepada hak prerogatif Presiden.

“Kita sangat yakin Presiden akan objektif dalam melakukan penilaian dan evaluasi dengan indikator yang terukur, sehingga siapapun yang direshuffle dapat menerima secara legowo dan tidak memiliki implikasi politik,” ungkapnya.

Ia pun berharap, Presiden mendapatkan figur yang tepat dan direspon positif oleh pasar sehingga pengusaha mampu menghadapi dan melewati badai ini. Dirinya meyakini melalui kerjasama dan kerja keras semua pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan dan pasti akan tumbuh positif.   

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga dan melalukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal ini lantaran Jokowi melihat para jajarannya masih bersikap biasa-biasa saja padahal negara tengah krisis.

Jokowi menyampaikan hal ini dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Dia berbicara dengan nada tinggi.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video dari Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi menegaskan bahwa saat ini perlu langkah-langkah extraordinary atau luar biasa dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berjalan selama tiga bulan. Terlebih, para menteri dan pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini tolong digaris bawahi dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," tegas dia.

Jokowi mengungkapkan bahwa Organization of Economic Co-Operation Development (OECD) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6-7-6 persen. Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi mengalami minus 5 persen. 

Untuk itu, Jokowi meminta para menterinya lebih bekerja keras menghadapi krisis tersebut. Menurut dia, saat ini bukan lagi situasi normal yang hanya bekerja seperti biasa.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," jelas Jokowi.

Dia pun mempersilahkan para menterinya apabila ingin membuat kebijakan demi menyelamatkan negara dan masyarakat Indonesia dari krisis. Misalnya, menerbitkan peraturan presiden (perpres) ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada," kata dia.