Anggota DPR Usul Biaya Pelatihan Kartu Prakerja Dialihkan Jadi BLT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebutkan terdapat 23 kabupaten dan kota yang belum sama sekali menyalurkan BLT dana desa ke masyarakat.

Mayoritas kabupaten dan kota tersebut terletak di Papua dan 1 Kabupaten terletak di NTT. Dirinya menjelaskan, memang ada beberapa kendala dalam menyalurkan BLT dana desa di sana.

"Ini lokasinya di Papua semua, ada 1 di NTT ini memang karena kebijakan daerah untuk menunda penyaluran BLT dana desa," ujar pria yang akrab disapa Gus Halim ini dalam konferensi virtual, Selasa (2/6/2020).

Untuk di Papua sendiri, Gus Halim menjelaskan, kendala utamanya berada pada komunikasi. Untuk mengambil dan membawa dana dari Provinsi ke Kabupaten dan Kota memerlukan waktu yang cukup lama.

"Kita minta informasi saja kadang-kadang 3 hari baru dijawab, dan itu dijawabnya pun masih dalam perjalanan (BLT dana desa) ke Kabupaten dan atau Kota," ujarnya.

Karena masalah transportasi menjadi kendala penyaluran BLT dana desa di Papua, muncul lagi permintaan menggunakan dana desa untuk biaya transportasi.

Selain itu, Gus Halim bilang masalah lainnya adalah dana desa yang sudah habis dibagikan di tahap pertama sehingga harus menunggu lagi pencairan dana di tahap kedua.

"Tapi sudah ada beberapa daerah yang berjanji untuk menyalurkan dana desa hari ini," kata Gus Halim.

Sementara itu menurut data dari Kemendes PDTT, rincian kemajuan penyaluran BLT dana desa ialah 100 persen di 153 kabupaten dan kota, 75-99 persen di 144 kabupaten dan kota, 50-74 persen di 45 kabupaten dan kota, 1-49 persen di 69 kabupaten dan kota dan 0 persen di 23 kabupaten dan kota.