Penyaluran Bansos Pakai Data 2014, Benarkah?

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi membeberkan, penyaluran bantuan sosial (bansos) saat ini tidak tepat sasaran karena menggunakan data yang kadaluarsa.

Hal itu dirinya ungkapkan dalam akun Twitternya @AchsanulQosasi, sebagaimana dikutip Selasa (12/5/2020).

"Bansos tidak tepat sasaran. Data kita sangat lemah. Data kemiskinan yang dipakai adalah data TNP2K 2014. Pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ini diserahkan kepada masing-masing Pemda yang memiliki kepentingan melayani rakyatnya, seharusnya dilakukan setiap 6 bulan," kata Achsanul dalam cuitannya.

Lebih lanjut, dirinya juga berujar, BPK sudah memeriksa DTKS tahun 2018. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa dari 514 kabupaten dan kota, hanya ada 29 kabupaten yang rutin melakukan pembaharuan data setiap 6 bulan.

"Sisanya hanya mengesahkan yang ada dan dominan unsur politik di daerah," katanya.

Bahkan, tercatat ada 20 juta masyarakat tanpa NIK yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Ada 20 juta lebih tanpa NIK, tapi menjadi KPM. Di sinilah letak masalahnya," lanjut Anggota BPK tersebut.