Sukses

Jalan Arteri Ditutup Mulai 24 April, Hanya Angkutan Barang yang Boleh Lewat

Jalan tol juga cuma ditunjukan bagi kendaraan logistik yang mengangkut barang-barang saja.

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan pelarangan mudik yang akan diterapkan pemerintah sedang melalui proses pematangan. Jalan-jalan arteri atau jalan umum akan mulai ditutup per 24 April 2020, tepat di saat keputusan mudik resmi diterapkan. Namun penutupan tersebut hanya untuk angkutan orang saja. Sedangkan untuk angkutan barang masih bisa berjalan atau lewat.

Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sigit Irfansyah menyatakan, saat ini pihaknya masih mematangkan titik-titik jalan arteri mana saja yang akan ditutup nanti.

"Insya Allah 24 April nanti akan mulai ditutup, jalan arteri, jalan non-tol, jalan lain, saat ini sedang pematangan lokasi dengan Ditlantas, Dishub, Balai Jalan, dimana lokasi tempat penyekatan," kata Sigit dalam diskusi daring, Rabu (22/4/2020).

Di samping itu, Sigit menegaskan, tidak ada penutupan jalan tol, yang ada hanyalah penyekatan. Jalan tol juga cuma ditunjukan bagi kendaraan logistik yang mengangkut barang-barang saja.

"Yang tidak ada berhubungan dengan logistik, harus balik kanan. Sekarang ini arahannya persuasif. Demikian juga di tol, teknisnya sedang dimatangkan. Intinya nanti diputar balik, jadi kalau logistik aman," imbuhnya.

Sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik juga masih didiskusikan. Kata Sigit, untuk periode 24 April hingga 7 Mei mendatang, sanksi bagi pelanggar masih dalam batas putar balik saja. Namun setelah itu, mungkin akan ada tindakan yang lebih tegas.

"Jadi pada 24 April sampai 7 Mei ini hanya diputar balik, kalau banyak yang memaksa keluar dari daerah PSBB, tentunya akan ada sanksi yang lebih tegas. Kita harap mudah-mudahan sudah nggak ada kendaraan pribadi yang melintas," katanya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kemenhub Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Larangan Mudik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera mengatur Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur mekanisme pelarangan mudik hingga sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang melanggar.

Hal ini menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya dengan tegas melarang mudik demi menekan angka penyebaran Corona. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, sektor transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

"Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik termasuk sanksinya apabila melanggar aturan,” kata Adita di Jakarta, Rabu (22/4/2020)

Kata Adita, penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian dan sebagainya. Nantinya, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik, berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Sanksi juga akan mulai diberlakukan secara penuh per 7 Mei 2020.

“Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi Covid-19,” jelas Adita.

Lebih lanjut Adita menjelaskan, skenario yang akan disiapkan adalah pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.

Hal tersebut dilakukan karena yang dilarang untuk melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona.

Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek, namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek (aglomerasi).

Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya, hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini