Kementerian BUMN Beberkan Alasan Pilih Jenderal Polisi Jadi Pejabat Eselon I

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk polisi penangkap teroris Imam Samudra dan profesional dari konsultan Ernst and Young sebagai deputi Kementerian BUMN.

"Ada empat orang yang dilantik pejabat madya. Bapak Carlo Brix Tewu, dari Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan. Tugas beliau mengidentifikasi BUMN yang berselisih dengan sesama BUMN," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga dikutip dari Antara.

Menurut Arya, terdapat sekitar 20 BUMN yang berselisih dengan sesamanya. Carlo Brix Tewu sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di BUMN, agar tidak sampai masuk ke ranah hukum.

Carlo Brix Tewu meniti karier sebagai aparat polisi. Dalam perjalanan kariernya Carlo berhasil menorehkan berbagai prestasi, antara lain berhasil menangkap Tommy Soeharto pada 2001 dan membekuk teroris Bom Bali I yakni Imam Samudra pada tahun 2002.

"Sedangkan untuk ibu Nawal Nely dari Ernst and Young. Ibu Nawal ditugaskan untuk menangani manajemen risiko terhadap perusahaan BUMN di lingkungan BUMN. Jadi bisa dilihat bagaimana supaya cashflow hingga laporan keuangan bagus dari perusahaan BUMN ," kata Arya.

Arya mengatakan bahwa agar aset BUMN bertambah sehingga cash flownya menjadi bagus. Cash flow dinilai penting bagi BUMN untuk bisa mengembangkan usaha cash flow.

Erick Thohir menunjuk Nawal Nely yang pernah bekerja di Ernst and Young tersebut sebagai Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN.

"Kemudian ibu Loto Srinaita Ginting sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, ibu Loto ditugaskan mencari peluang BUMN dan UMKM. Bentuknya bisnis to bisnis," ujarnya.

Selain itu, kata Arya, Loto Srinaita diharapkan mendorong percepatan untuk membantu UMKM dalam proyek-proyek di BUMN.

"Sedangkan untuk Sesmen yakni bapak Susyanto dari Kementerian ESDM. Bapak Susyanto ditugaskan oleb Menteri BUMN Erick Thohir dalam waktu dekat mengidentifikasi semua regulasi yang menghambat jalannya bisnis BUMN," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN tersebut.