Sukses

Pengusaha Yakin BPS Tidak Manipulasi Data Ekonomi, Ini Dasarnya

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menepis spekulasi bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah melalukan manipulasi data. Tudingan itu berasal dari laporan Capital Economist Ltd. asal London, Inggris.

Laporan itu mengaku curiga pada data ekonomi Indonesia karena pertumbuhan Indonesia selalu stabil pada kisaran 5 persen.

Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani menilai justru ekonom Inggris yang tidak paham soal struktur ekonomi Indonesia. Pasalnya, ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik sehingga aman dari gejolak ekonomi dunia.

"Mereka mesti mengerti struktur perekonomian kita. Kita memang pada saat ekonomi turun kita tidak sensitif Kenapa? Karena pertumbuhan kita didorong domestic consumption," jelas Rosan di sela Dialog Nasional Ekonomi Kreatif, Kamis (7/11/2019) di Hotel Sultan, Jakarta.

Melanjutkan, Rosan berkata posisi Indonesia yang bukan bagian global value chains juga memberi satu keuntungan, yakni Indonesia tak terlalu terdampak pelemahan ekonomi global.

Ini berbeda dengan Singapura yang rentan terdampak karena menjadi bagian dari rantai global.

Namun, apabila perekonomian dunia sedang membaik, maka otomatis Indonesia turut tak bisa mengambil banyak untung, sebab negara ini bukan bagian dari global value chains.

Rosan pun kembali menegaskan bahwa tudingan Indonesia melakukan manipulasi data ekonomi tidaklah benar. "Manipulasi data itu salah menurut saya. Kita datanya bagus, fair kok," ujarnya.

 

2 dari 2 halaman

BPS Bantah Adanya Manipulasi Data

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, independensi merupakan landasan bagi pihaknya untuk menyajikan data utuh perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi beberapa anggapan bahwa BPS memanipulasi penyajian data.

"Setiap kali BPS rilis bisa diliat dari dua sisi yang baik dan buruk. Dan biasanya disanalah seninya gimana kita keluarkan data tapi tetap bisa diterima. Jadi independensi merupakan harga mati yang harus dipegang BPS," ujarnya di Le Meredien, Jakarta, Kamis (7/11).

 

 

 

Suhariyanto menjelaskan, data BPS memang tidak selalu dapat memenuhi keinginan semua pihak. BPS pada dasarnya menyajikan data sesuai dengan temuan dilapangan.

"BPS di negara manapun harus independen, tidak boleh ada pemihakan disana, jadi angka yang dikeluarkan BPS harus betul-betul mencerminkan apa yang ada dilapangan, beritanya baik atau buruk harus disampaikan. Tentu banyak yang bertanya jadi independen susah atau gampang? ya tidak gampang dan tidak susah juga," jelasnya.

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Kenaikan UMP Diminta Tak Dipukul Rata
Artikel Selanjutnya
Ganggu Kinerja Ekspor, Pengusaha Waspadai Ketegangan Geopolitik