Sukses

Tahun Depan, Tiap Desa Dapat Alokasi Rp 960 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-JK menganggarkan Rp 858,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk transfer ke daerah dan dana desa sepanjang 2020. Anggaran tersebut naik jika dibandingkan anggaran tahun ini sebesar Rp 814,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transfer ke daerah dan dana desa akan diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing dan mendorong belanja produktif. Untuk dana desa sebesar Rp 72 triliun, akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur.

"Beberapa target transfer daerah yaitu, berapa kilometer dari dana desa yang akan dibangun. Kemudian jembatan desa, pasar desa dan kalau dari sisi manusia berapa jumlah air bersih, sarana MCK, polindes semua dilakukan memanfaatkan dana desa Rp 72 triliun," ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8).

Tahun depan, pemerintah menggarkan setiap desa akan menerima dana desa sebesar Rp 960 juta per desa. Angka tersebut naik dari sebelumnya tahun ini hanya sebesar Rp 933,9 juta per desa. Pemerintah akan tetap menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

Dengan adanya dana desa juga trasfer ke daerah, dapat meningkatkan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dan tenaga pendamping desa. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Bappenas: Blockchain Bisa Optimalkan Distribusi Dana Desa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, kehadiran blokchain dapat mengoptimalkan distribusi dana desa.

Menurutnya, kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dinilai bisa mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi.

"Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual, bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” tuturnya di Jakarta, Senin (29/7/2019).  

Pihaknya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan guna memaksimalkan implementasi kemajuan teknologi di Indonesia.

"Sebagai institusi perencanaan, Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil," paparnya.  

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Viral Sri Mulyani Naik Sepeda Brompton, Ini Penjelasan Kemenkeu
Artikel Selanjutnya
Sebulan Bekerja, Ini Curhatan Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin