Pengelolaan Arsip Jadi Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. (Dok Kementerian PANRB)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menuturkan, pengelolaan arsip secara tertib dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi melalui penerapan e-goverment merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern.

"Tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan reformasi birokrasi," ujar dia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan tahun 2019 dan Penyerahan ANRI Award seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (25/4/2019).

Penerapan teknologi dalam sistem kearsipan disebutnya akan menghadirkan data arsip yang terintegrasi, dinamis, serta melindungi kepentingan negara dengan menyajikan berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan dan terarah.

Untuk itu pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam e-office merupakan bagian penting dalam PERPRES Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Maka penerapan e-goverment di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban dan kebutuhan," tegas Syafruddin.

Dia menyatakan, fungsi arsip saat ini bukan hanya sebagai catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan suatu organisasi pemerintahan saja. Tetapi merupakan unsur utama dalam upaya membangun pemerintahan modern.

Pembangunan sistem teknologi kearsipan akan menjamin ketersediaan akses data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh setiap aparatur negara di masa mendatang untuk mendukung fungsi dan kinerja setiap kementerian dan lembaga.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Syafruddin juga menjelaskan mengenai rencana perekrutan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan juga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

2 dari 3 halaman

Pengangga Proses Pemerintahan

Presiden Jokowi Lantik Wakapolri Syafruddin Jadi Menpan-RB — Komjen Syafruddin saat dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8). Syafruddin dinilai mampu melaksanakan program reformasi birokrasi. (Liputan6/HO/Pian)

Sistem kearsipan yang dibangun dari hasil riset dan penelitian akan berguna untuk menetapkan rencana program pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik dan berbagai bidang lainnya. "Walaupun nanti terjadi perubahan, tetapi sistem kearsipan elektronik tetap akan dapat digunakan untuk menyangga proses pemerintahan di masa depan," ungkap mantan Wakapolri ini.

Dia mengatakan, saat ini negara di dunia berlomba untuk mengintegrasikan sistem pemerintahannya dengan teknologi untuk mendukung pemerintahan dan perekonomian. Penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan membuat semua keputusan terkait kebijakan publik akan tepat sasaran.

3 dari 3 halaman

Indonesia Tak Boleh Tertinggal

Menteri PANRB Syafruddin. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebab, keputusan tersebut akan dianalisa secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dampaknya, kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat dan kepercayaan diri pemerintah menguat dalam menjalankan pembangunan.

"Indonesia tidak boleh tertinggal, seluruh negara maju bukan lagi berpikir membangun e-goverment tetapi menciptakan smart city yang makin mengadaptasi modernisasi guna menopang kebijakan publik strategis untuk kemajuan bangsa," pungkas Syafruddin.