Sukses

Harga Ayam Merosot, Ini Kata DPR

DPR angkat bicara soal merosotnya harga ayam.

Liputan6.com, Jakarta - Harga ayam baik di tingkat peternak anjlok dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini harga ayam tersebut masih berada di kisaran Rp 17 ribu atau lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sebesar Rp 20 ribu-Rp 22 tibu.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mensinyalir anjloknya harga ayam tersebut disebabkan oleh ulah sejumlah perusahaan besar yang mengendalikan harga ayam potong.

"Ini ada yang nakal di tingkat tata niaganya. Ada mafia. Sekarang peternakan ayam kasihan karena dikuasai oleh korporasi dari hulu ke hilirnya. Dia bermain mulai dari pakan hingga yang lain-lain," ujar dia di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Menurut dia, selama ini korporasi besar nyaris menentukan naik turunnya harga dari hulu ke hilir. Perusahaan-perusahaan ini juga dituding sebagai biang kerok bangkrutnya usaha ternak kecil karena dibuat bergantung.

"Kalau untuk peternak yang saya dapatkan di lapangan keluhannya rata-rata permainan koorporasi besar. Mereka bahkan sampai mampu menentukan harga. Nah, pada saat mereka menentukan harga turun pasti bangkrut ini peternak kecil," kata dia.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

DPR Minta Koordinasi Antar Kementerian

Namun demikian, Andi mengapresiasi langkah pemerintah yang terus berusaha memberangus perusahaan nakal di seluruh Indonesia. Beberapa telah di-blacklist dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah

"Harus tegas melindungi peternak kecil. Apakah caranya dengan menekan harga supaya tidak dipermainkan atau cara-cara lain dengan mekanisme lain. Kalau perlu suatu saat menetapkan ada seperti HPP nya," ungkap dia.

Selain Kementan, Andi juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengambil menyusul merosotnya harga ayam. Kemendag, kata dia, wajib menentukan titik temu di mana harga yang pantas diperjual-belikan.

"Maksud saya ini bukan hanya Menteri Pertanian, tapi Menteri Perdagangan atau bahkan Menko yang mengkoordinir lintas kementerian harus ikut campur. Kalau di sisi produksi saya melihatnya Kementan sudah berhasil karena di mana-mana surplus," tandas dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.