Sukses

Pemerintah Tawarkan Swasta Biayai Proyek Jalan Trans Papua

Pemerintah menawarkan investor untuk menyisihkan dananya dalam pembangunan Jalan Trans Papua rute Wamena-Momugu

Liputan6.com, Jakarta Upaya melanjutkan pengerjaan Jalan Trans Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka diri kepada investor untuk ikut membiayai keberlangsungan proyek ini.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan, pemerintah menawarkan investor untuk menyisihkan dananya dalam pembangunan Jalan Trans Papua rute Wamena-Momugu melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP).

"Iya, itu KPBU, rute Wamena-Momugu. Nilai proyeknya sekitar Rp 1,9 triliun," jelas dia saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia menyebutkan, pemerintah kini tengah melakukan persiapan lelang proyek Trans Papua rute Wamena-Momugu sebesar Rp 1,9 triliun tersebut.

Rencananya, kontrak proyek ini dilakukan selama 13 tahun, dimana 3 tahun merupakan masa konstruksi dan 10 tahun masa pemeliharaan jalan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sempat Dilelang

Adapun Sugiyartanto menyampaikan, proyek rute Wamena-Momugu ini sebenarnya sempat dilelang ke publik.

Namun lantaran adanya insiden penembakan pekerja Trans Papua di ruas proyek tersebut beberapa waktu lalu, calon investor kemudian mengurungkan diri untuk ikut serta.

"Kemarin sudah market sounding, Sudah ada investor yang minat. Tapi begitu ada isu keamanan tak mendukung, pada waktu itu ya, mereka mikir-mikir lagi. Kita tak bisa salahkan," keluhnya.

Menindaki kasus ini, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR lantas berinisiatif mengubah trase Jalan Trans Papua ruas Wamena-Momugu ke area yang lebih aman, agar investor kembali bergairah untuk berinvestasi di dalamnya.

"Karena mereka juga tidak mau menjadi rugi atau bangkrut. Apabila sudah terkontrak kan urusan keamanan sudah di mereka. Keamanan itu kan tidak bisa pakai tolak ukur. Sementara kalau kita mengevaluasi, itu tidak ada biaya kemanan. Tidak ada item khusus untuk keamanan," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini