Alokasi B20 pada 2019 Ditetapkan 6,2 Juta KL

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina. Rapat tersebut membahas mengenai realisasi penyaluran Biodiesel 20 persen atau B20.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir melaporkan dalam rapat tersebut bahwa penggunaan B20 pada pembangkit listrik milik PLN tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut berlaku untuk daerah yang berlokasi di wilayah pedalaman atau terluar.

"Ada beberapa daerah yang tidak mungkin, terus pembangkit yang aero derivatif tidak bisa. Kadang kadang kalau gas itu pasokannya tidak ada kita pakai HSD (high speed diesel/solar). Karena kalau gas itu kan best effort ya kan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/11).

Sofyan menjelaskan, penggunaan B20 di daerah pedalaman atau terluar seperti Papua tidak bisa maksimal karena tidak didukung dengan kemampuan pemenuhan B20. Jika dipaksakan, hal ini justru akan memicu pembengkakkan cost atau biaya operasional.

"Dalam arti kata akan jauh lebih mahal akhirnya. Biaya transportasi dan lain sebagainya. Misalkan di pulau terkecil di bagian timur, NTT, pedalaman papua, kan untuk membawa B20 ke sana kan sulit sekali. Enggak efisien. Makanya itu tetap pakai BBM," jelasnya.

Sofyan menambahkan, hingga kini penyaluran B20 untuk PLN telah disampai ke seluruh pulau Sumatera dan Jawa. "Sumatera dan Jawa pun sudah semuanya menerapkan B20. Mayoritas lah ya semua sudah pakai," tandasnya.