Permintaan Pengusaha Jika KPK Ingin Berantas Korupsi Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat satu ketentuan khusus jika ingin memberantas korupsi di sektor swasta.

Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurzaman mengungkapkan, di dunia usaha, khususnya perusahaan swasta, ada anggaran untuk fee atau entertain para mitra bisnis atau calon mitra bisnis. Hal itu menjadi satu hal yang lumrah dilakukan.

"Kekhawatiran di dunia usaha hal-hal yang sangat berkaitan kelangsungan usaha. Sekarang di dunia usaha itu hal yang lumrah fee atau entertain client itu, itu hal biasa kalau sama-sama swasta," kata Nurzaman di Hotel Ibis Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Hal yang bisa dipermasalahkan jika fee atau entertain itu dilakukan kepada para pejabat atau petinggi di salah satu instansi pemerintahan.

Nurzaman mengungkakan, sebelum adanya KPK, sebenarnya perusahaan swasta sudah menjunjunjung tinggi nilai-ninlai anti korupsi. Dicontohkannya dalam manajemen karyawan.

"Kami itu sudah tegas, misalnya kalau ada karyawan yang menyelewengkan uang yang merugikan perusahan, kan langsung ada punishment. Jadi kita sudah lakukan itu," kata dia.

Dia mengusulkan, kalaupun KPK akan merambah perusahaan swasta dalam memberantas korupsi harus ada koridor tertentu, yang beberapa syarat yang bisa dinyatakan korupsi adalah bila ada keterkaitan dengan negara atau pemerintah dan merugikan rakyat.