Sukses

Menkeu Rela Pakai Mobil Biasa agar Pegawai DJP Tak Silau Alphard

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh pegawai di Kemenkeu tidak mudah tergoda iming-iming pegawai pajak.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, meminta seluruh pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau DJP, untuk tidak mudah tergoda dengan iming-iming dari Wajib Pajak (WP).

"Jangan mudah silau dengan mobil Alphard," ucap Sri Mulyani saat Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di kantor pusat Ditjen Pajak, Rabu (6/12/2017).

Dia mengaku siap untuk memberi contoh kepada bawahannya supaya tidak menggunakan fasilitas mewah dari negara yang menjadi haknya sebagai pimpinan di Kemenkeu.

"Kalau saya harus membuat Anda semua tidak silau Alphard, saya rela Kemenkeu tidak usah kasih saya Alphard. Saya dikasih mobil biasa, mobil rakyat, i'm fine, tidak apa. Saya senang bisa memberi contoh kepada Anda," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menceritakan pengalaman bersama sang suami saat hendak membeli mobil pertama kali.

"Dulu saya ditanyain sama suami mau beli mobil apa saat kami punya uang agak lumayan. Lalu saya cuma bilang, nggelinding dan dingin. Saya tidak butuh mereka apa, yang penting bisa nggelinding dan dingin," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, pegawai pajak bisa membeli mobil dengan tunjangan kinerja yang diperolehnya. Lantaran pemerintah terus melakukan reformasi memperbaiki insentif maupun tunjangan pegawai pajak sejak 10 tahun lalu.

"Tunjangan kinerja Ditjen Pajak sudah mulai bikin iri. Tapi gampang kalau mau mah ketemu WP bisa dapat 10 kali lipat. Orang pajak mau cari berapa saja bisa, karena selalu ada yang senang hari mem-bright Anda. Pegang 1 WP dengan kewajiban pajak Rp 16 miliar, WP senang kalau diturunkan jadi Rp 2 miliar," ucap dia.

Sri Mulyani mengatakan, ada sebanyak 32 juta WP terdaftar. Dari angka tersebut, sebanyak 11,5 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

"Itu (WP) seperti sawah atau lahan yang subur untuk dikerjakan yang merupakan godaan Anda (petugas pajak). Kalau dikasih istana besar, di setiap sudut makanan berlimpah ruah, duan-daun jadi emas, itu namanya godaan sophisticated," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: Bertemu WP Jadi Godaan Pegawai Pajak Buat Korupsi

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menilai Wajib Pajak (WP) merupakan godaan terbesar dari seorang pegawai pajak. Integritas menjadi faktor penting di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, untuk meningkatkan persepsi institusi terbaikdan bersih.

Sri Mulyani mengatakan, ada sebanyak 32 juta WP terdaftar. Dari angka tersebut, sebanyak 11,5 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

"Itu (WP) seperti sawah atau lahan yang subur untuk dikerjakan, yang merupakan godaan Anda (petugas pajak). Ini godaan sophisticated," ujarnya saat Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Rabu, 6 Desember 2017.

Menurut Sri Mulyani, saat ini tunjangan kinerja pegawai Ditjen Pajak sudah membuat iri instansi lain. Namun mereka juga bisa dengan mudah membawa penghasilan 10 kali lipat hanya dengan bertemu dengan WP.

"Gampang kalau mau mah ketemu WP bisa dapat 10 kali lipat. Orang pajak mau cari berapa saja bisa, karena selalu ada yang senang hati mem-bright Anda. Pegang 1 WP dengan kewajiban pajak Rp 16 miliar, WP senang kalau diturunkan jadi Rp 2 miliar," paparnya.

"Tapi kalau Anda ngambil sedikit saja, itu sudah menjadi kehilangan pendapatan buat Indonesia. Gayus bisa beli apa saja, buat WP kecil, tapi buat dia banyak sekali, makanya dia bisa bayar siapa saja. Tapi itu bolong yang besar untuk DJP," Sri Mulyani menambahkan.

Dia menegaskan, di sinilah pentingnya integritas. Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkeu, termasuk Ditjen Pajak, agar menjunjung tinggi integritas.

"Integritas bukan masalah untung rugi, tapi bagaimana kita mau menjalani hidup ini. Saya tahu kita hanya manusia biasa yang bisa tergoda, dan punya kebutuhan, makanya kita buat sistem sebagai manusia normal, di mana integritas masuk di dalamnya. Jadi jaga hati, nurani, dan niat Anda," tegasnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.