Sukses

Pemindahan Ibu Kota, Mungkinkah Swasta Dilibatkan?

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pemerintah juga mempertimbangkan infrastruktur terkait pemindahan ibu kota.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Sampai saat ini belum ditentukan kota mana yang memungkinkan untuk itu.

Mengenai pemindahan ibu kota negara ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasinal (PPN) Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan mencoba melibatkan swasta.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mempertanyakan rencana itu.

"Skema pembiayaan yang bagaimana yang akan dilakukan. Jika melibatkan swasta perlu suatu kehati-hatian karena ini pusat Pemerintah Republik Indonesia, jika dibiayai oleh swasta apakah tidak rancu akan statusnya," ungkap Sarman kepada Liputan6.com, Minggu (9/7/2017).

Sarman mengungkapkan, keterlibatan swasta dalam pemindahan ibu kota ini diperkirakan tidak akan mudah. Para pengusaha memungkinkan untuk dilibatkan, hanya saja untuk membangun fasilitas pendukung layaknya perumahan, hotel, mall dan lain-lain.

Selain itu pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan aspek infrastruktur kota yang akan dijadikan sebagai pengganti Jakarta.

"Sebagai pusat pemerintahan dan ibukota tentu akan ditunjang dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang memadai. Seperti bandara berkelas internasional, jalan tol, hotel, restoran, lahan yang memadai dan mendukung," ujar Sarman.

Tidak hanya itu, pertimbangan lain juga adalah soal ekonomi. Sarman menuturkan, selama ini Jakarta dihuni oleh ratusan ribu pelaku usaha besar, PMA, PMDN, swasta nasional termasuk Kedutaan Negara sahabat/atase yang intensif melakukan komunikasi dan interaksi dengan Pemerintah pusat.

Dia menuturkan, jika perpindahan pusat pemerintahan dan ibu kota terlalu jauh dari Jakarta maka akan menimbulkan masalah baru.

"Yaitu biaya operasional tambahan bagi pelaku usaha dan akan mengurangi produktivitas dan iklim usaha dan investasi yang kurang kondusif," ujar dia.

Oleh karena itu, Sarman mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih detail dalam melakukan kajian, mengenai pemindahan ibu kota tersebut. (Yas)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.