Sri Mulyani: Tingkat Kemiskinan di RI Masih Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan Indonesia memiliki tantangan besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang saat ini berada pada level 10,9 persen. Angka tersebut dinilai masih tinggi dibanding negara berkembang lain.

Ia mengatakan, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari level 11,3 persen menjadi 10,9 persen di 2016. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 10,5 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Indonesia masih menghadapi kemiskinan yang cukup tinggi dibanding negara berkembang lain. Meski turun, level kemiskinan 10 persen masih dobel digit dan membutuhkan kerja keras untuk menurunkannya lagi," jelas Sri Mulyani di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin
(19/9/2016).

Pemerintah, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini perlu mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, berkualitas yang menumbuhkan penciptaan kesempatan kerja serta menurunkan tingkat kesenjangan (gini ratio) antara orang miskin dan orang kaya.

"Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur dan pendalaman pasar keuangan meskipun perkiraan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen-5,1 persen di tahun ini," tutur dia.

Untuk target pembangunan manusia, Sri Mulyani berpendapat, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 10,5 persen sesuai target RAPBN 2017 bukan merupakan hal mudah.

Lanjutnya, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam penyaluran subsidi ke masyarakat miskin. Ia mengaku, rekam jejak pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia sangat konsisten sejak era pemerintahan Soeharto sampai saat ini.

"Tapi kalau mau menurunkan tingkat kemiskinan, maka perlu dilakukan dengan penyaluran langsung bukan hanya dengan subsidi barang supaya lebih tepat sasaran," tegas Sri Mulyani.

Dengan target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen, Sri Mulyani mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan akan melanjutkan program sebelumnya antara lain penyediaan layanan publik dan penyaluran subsidi pangan yang lebih tepat sasaran.

"Akan diupayakan melalui perbaikan dan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti program penyediaan layanan publik, perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH)
serta penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pangan agar lebih tepat sasaran," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pemerintah akan menurunkan ketimpangan pendapatan dengan mendorong konektivitas dan mendorong pembangunan di daerah.

"Selanjutnya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan akan dilakukan melalui perbaikan distribusi pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur konektivitas serta peran daerah atau desa dalam pembangunan," jelas Sri Mulyani. (Fik/Ahm)