Pro dan Kontrak Kereta Cepat Karena Belum Ada Penjelasan Utuh

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung menuai pro dan kontra. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan hal tersebut muncul karena kurangnya penjelasan utuh dari pemerintah terhadap publik.

"Sepekan terakhir muncul pro dan kontra di publik. Presiden melihat pro dan kontra karena belum ada penjelasan utuh dari Menhub, Menteri LHK, dan pihak KCJ sndiri. Hari ini momen tepat menjelaskan segala sesuatu," kata Johan, di Gedung Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Meski demikian, lanjut Johan, Presiden Jokowi terbuka untuk masukan dan kritik publik terkait proyek kereta cepat ini. "Pembangunan kereta cepat ini, Presiden sangat concern terhadap apa yang jadi kiritik atau masukan publik terkait pembangunan," ujar Johan.

Johan juga menambahkan kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah langkah pertama untuk pembangunan transportasi massal kereta api di Indonesia. Proyek kereta cepat ini rencananya selesai pada 2018 dan diharapkan mulai operasi pada 2019. Nantinya, akan dilakukan pembangunan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua sepanjang 3.258 km.

Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga angkat suara mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. SBY melihat bahwa pro dan kontra soal kereta cepat adalah hal yang wajar.

Alasannya, nilai anggaran yang digunakan untuk membangun poyek tersebut sangat besar. "Anggarannya banyak yang mengatakan mencapai Rp 76 triliun, itu angka yang tidak sedikit," tutur SBY seperti dikutip dalam akun resmi di Youtube berjudul 'Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Apa Kata SBY?' pada Senin (8/2/2016).

Ia melanjutkan, meskipun anggaran tersebut tidak diambil dari APBN, menurut SBY dana tersebut adalah uang rakyat. Oleh sebab itu, tidak salah jika rakyat ikut peduli dan mengkritisi pembangunan proyek kereta cepat tersebut.

Selain itu, proyek ini juga akan sangat berdampak dengan apa yang akan terjadi antara Jakarta dengan Bandung baik dari sisi politik maupun sosial.

Menurut SBY, polemik dalam hal pembangunan atau kebijakan adalah hal yang biasa. Oleh sebab itu, menurutnya pemerintahan Joko Widodo tidak perlu berkecil hati. Namun, pemerintah juga harus bersedia untuk mendengar dan memberikan penjelasan seluk beluk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

"Sepanjang pemerintah bisa menjelaskan kepada rakyat mengapa kereta api cepat ini harus dibangun, memberikan penjelasan selogis mungkin, saya kira itu baik," tutur SBY.

Jika pemerintah tidak memberikan penjelasan dan membuat masyarakat bertanya-tanya terus, hal tersebut tidak akan berdampak positif kepada pemerintahan.

Menurut SBY, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa saja diperlukan meskipun telah ada sarana transportasi lain seperti jalan tol, kereta api biasa, dan angkutan udara. Namun yang penting menurutnya adalah transparansi dan akuntabilitas apa yang menjadi kebijakan dasar.

"Jelaskan kepada rakyat, siapa yang membangun kereta api ini, dengan ongkos berapa sesungguhnya. Katanya negara lain jauh lebih murah, betulkan, dulu tendernya bagaimana," jelas dia.

SBY juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan proses tender yang berlangsung antara pihak China dan Jepang. Menurut informasi yang didapat olehnya, ternyata pihak China juga memerlukan jaminan. Hal tersebut berbeda dengan yang disepakati sebelumnya.

Dalam tender semula pihak Jepang kalah karena memang pihak Jepang meminta jaminan, sedangkan pihak China tidak meminta jaminan. "Pemerintah perlu menjelaskan juga kepada Jepang. Semuanya sahabat kita. China sahabat kita, Jepang juga sahabat kita, jelasnya. (Silvanus Alvin/Gdn)