Kata Menteri Rini soal Kereta Cepat RI Lebih Mahal dari Iran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, jenis kereta cepat yang dibangun di Indonesia dengan Iran jauh berbeda. Sehingga dari segi dana yang harus dikeluarkan tidak bisa dibandingkan. Rini menanggapi kabar yang beredar mengenai lebih mahalnya kereta cepat Indonesia dibanding Iran.

Rini mengatakan, kereta yang dibangun China di Iran bukanlah kereta cepat, melainkan hanya kereta biasa. Sehingga, lanjut Rini, wajar jika investasi yang dikeluarkan lebih murah jika dibandingkan dengan investasi kereta cepat yang dibangun di Indonesia.

"Kan saya sudah bilang, Iran itu kereta biasa bukan kereta cepat. Coba dicek sama Kedutaan China atau Kedutaan Iran. Jadi jangan apel dicampur sama sawo dong," ujarnya di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Selain itu, Rini membantah jika proyek kereta cepat ini masuk ke dalam proyek strategis pemerintah. Menurutnya, kereta cepat ini murni proyek bisnis antara perusahaan BUMN kedua negara, bukan proyek pemerintah.

"Ini proyek business to business (B to B). Itu bukan (proyek strategis). Nggak masuk dalam proyek itu. Bukan, itu proyek kita. Proyek B to B. Itu (jika proyek strategis) proyek swasta dan pemerintah. Ini kan nggak ada pemerintahnya loh kereta cepat," katanya.

Selain itu Rini juga mengungkapkan, dalam proyek ini Indonesia telah diwakili oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan konsorsium lima BUMN PTPN VIII, PT KAI, PT Jasa Marga, PT INKA dan PT Wika. Sehingga apa pun yang terjadi dalam proses pembangunan dan pengoperasian kereta cepat ini nantinya menjadi tanggung jawab KCIC, bukan pemerintah.

"No. Secara dana sejak awal kita itu committed dan terang sudah urusan KCIC bukan urusan saya. Tapi meski bukan urusan saya, harus ditekankan kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat bahwa dari sejak awal proyek ini tidak ada jaminan pemerintah tidak ada pendanaan dari APBN dan itu kita commit. Saya sebagai menteri BUMN keterlaluan kalau saya tidak bisa menjaga anak perusahaan BUMN untuk tetap commit kepada hal itu," tandasnya. (Dny/Zul)