Inflasi Tinggi, RI Sulit Menang di ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Pangan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan pemicu gejolak inflasi di Indonesia. Inflasi negara ini pernah menembus dobel digit saat ada penyesuaian harga BBM subsidi beberapa tahun lalu.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan, inflasi tinggi akan menggerus pendapatan masyarakat serta meningkatkan ketidakpastian bagi pengusaha dalam menghitung harga jual produk seiring perubahan harga barang.

"Inflasi tinggi juga memicu tindakan spekulatif untuk mempertahankan daya beli. Pelaku ekonomi membeli dalam jumlah banyak khawatir harga barang naik lagi," ujarnya saat memberi sambutan di Musrenbangnas, Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Dia menjelaskan, inflasi tinggi menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, karena harus dibebankan biaya bunga dan lainnya. Alhasil, produk Indonesia tak mampu bersaing dengan barang negara lain yang mencatatkan inflasi rendah.

Dari data Agus, inflasi Indonesia pada periode 2013 dan 2014 menyentuh 8,3 persen, sementara inflasi tahunan Maret (yoy) sebesar 6,3 persen. Sementara Filipina berhasil menekan inflasi 0,1 persen, Singapura 0,39 persen dan Thailand membukukan deflasi 0,57 persen.

"Inflasi Indonesia termasuk tinggi, karena saat harga BBM naik memicu inflasi melambung. Filipina 5-10 tahun inflasi bisa di bawah 5 persen. Jadi ini tantangan, karena bisa menyulitkan Indonesia menang dari negara kawasan karena inflasi tinggi dari gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah," jelas dia.

BI, diakui Agus, menyambut baik langkah pemerintah mereformasi subsidi BBM sehingga mengurangi gejolak harga dan mengendalikan laju inflasi. Subsidi saat ini diberikan untuk listrik 450-900 Kv dan terbesar digelontorkan untuk subsidi elpiji 3 kg.

Namun bukan berarti reformasi ini tanpa tantangan. Agus menyebut, 6 tantangan struktural pengendalian inflasi, antara lain terbatasnya kapasitas produksi, kurs rupiah pada ekspor berbasis sumber daya alam dan ketergantungan impor.

Tantangan lain, produksi pasokan pangan yang rentan, inefisiensi dalam struktur mikro pasar serta masih tingginya ketergantungan impor nasional dan masih lemahnya konektivitas antar daerah.

"Kita bisa atasi dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan BI serta Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ada 408 pengendali inflasi daerah yang ditempatkan di tingkat Kabupaten/Kota," terang dia.

Langkah-langkah pengendalian inflasi, Agus menambahkan melalui 4K, antara lain, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dan langkah pengendalian inflasi daerah.

"Kita fokus sektor pangan dan energi. Kunci perbaikan kita mengelola pangan, pasokan jangan sampai kurang, serta mengantisipasi dampak lanjutan dari penyesuaian harga BBM," tukas dia.(Fik/Nrm)