Pemerintah Bakal Turunkan Plafon Kredit Usaha Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan akan membatasi plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah pembatasan ini dilakukan agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran ke pengusaha para pengusaha mikro dan kecil.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, plafon KUR akan dibatasi dengan jumlah maksimal Rp 25 juta. Langkah pembatasan ini akan dilakukan pada tahun depan.

"Itu kan untuk membumikan KUR, untuk masyarakat kecil," kata dia usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Dia mengatakan, pembatasan plafon itu juga untuk memangkas kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang selama ini disumbangkan oleh para debitur besar.

"Sselama ini NPL KUR mencapai 4,2 persen, angka tersebut sebagian besar disumbangkan oleh para debitur gede, di atas Rp 25 juta," lanjutnya.

Dengan pembatasan tersebut, kini debitur yang akan meminjam dana dengan jumlah di atas Rp 25 juta harus beralih ke pinjaman dengan skema komersial biasa alias dengan bunga lebih tinggi.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Koperaso dan Usaha Kecil Menengah juga mengungkapkan bahwa nantinya bank dengan NPL tinggi tidak bisa menjadi pelaksana penyaluran KUR. "Satu hal lagi, bank selama ini NPL tinggi tidak boleh lagi pelaksana KUR," tandas dia.

Untuk diketahui, KUR adalah skema pembiayaan modal kerja yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan  layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). Saat ini, plafon untuk KUR bisa mencapai Rp 500 juta. (Amd/Gdn)