Meski Harga BBM Naik, Jokowi Tetap Harus Cari Utang

Liputan6.com, Jakarta - Postur Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2015 telah disahkan menjadi UU. Dengan target pendapatan negara sekira lebih dari Rp 1.700 triliun dan belanja negara menembus Rp 2.000 triliun, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tetap harus mencari utang untuk menutup defisit dan membiayai program-programnya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih menilai, postur APBN tahun depan belum cukup mengakomodir seluruh program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Program Pak Jokowi-JK kan banyak, dan APBN tersebut belum cukup memenuhi semuanya. Apalagi sudah disebutkan pemerintahan baru butuh Rp 300 triliun bangun infrastruktur," papar dia kepada Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (3/10/2014).

Lana menghitung, dengan langkah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebesar Rp 3.000 di awal tahun depan, Jokowi mampu menghemat anggaran subsidi sekira Rp 144 triliun. Saran kenaikan harga BBM di Januari 2015 lebih tepat dibanding November 2014 karena penghematan yang didapat akan jauh lebih besar.

"Dengan kenaikan harga BBM saja belum cukup, lalu Pak Jokowi harus bisa menghemat anggaran dari belanja barang Kementerian/Lembaga. Lumayan lah kalau bisa dapat Rp 10-15 triliun," ujarnya.

Dia mengimbau Jokowi agar menggenjot pendapatan negara dari pos lain, seperti menaikkan pajak karena potensi penggalian pajak di Indonesia masih sangat besar. Katanya, upaya tersebut harus didukung dengan sistem memadai termasuk rencana pembentukan Badan Penerimaan baru.

"Jika masih kurang untuk mengejar kebutuhan Rp 300 triliun, Pak Jokowi mau nggak mau tetap harus berutang," imbuh Lana.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Chatib Basri mendesak Jokowi untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Alasannya dia memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan defisit anggaran dalam APBN 2015 yang diproyeksikan 2,21 persen.

"Kalau harga BBM naik, defisit 2,21 persen di tahun depan bisa jauh lebih rendah sekira 1,3 persen-1,4 persen. Makanya saya berharap (kenaikan BBM) bisa dilakukan tahun ini," ucap dia.

Lebih jauh dijelaskan Chatib, defisit yang menyempit akan menurunkan kebutuhan pembiayaan dan porsi utang dari Surat Berharga Negara (SBN) netto bisa dikurangi cukup signifikan. Dia menyebut, untuk pembiayaan defisit anggaran tahun depan sekira Rp 245-246 triliun. Kebutuhan SBN Netto mencapai Rp 177 triliun dan Rp 430 triliun untuk SBN Bruto.

"Kalau defisit bisa ditekan lebih rendah, kebutuhan pembiayaan lebih kecil sehingga nggak ada lagi pertarungan antara kebutuhan pembiayaan perbankan, pemerintah. Makro lebih stabil karena volatilitas pasar keuangan bisa dijaga," terang dia. (Fik/Ndw)