Berita Ambang Batas Presiden Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Presidential Treshold atau Ambang Batas Presiden sebesar 20 persen. Gugatan yang dilakukan Mantan Pangli...

01:59
TV
VIDEO: MK Tolak Gugatan Presidential Threshold karena Tak Punya Legal Standing

Pecinta Vespa dari 55 Negara Siap Berkumpul di Pontedera
Atraksi Kebo-keboan Puter Kayun, Tradisi Warga Suku Using Banyuwangi yang Tetap Terjaga
Telah dibaca 0 kali
Waspadai Risiko Potensi Penyalahgunaan Kripto
Telah dibaca 0 kali
Setop Membandingkan Diri dengan Orang Lain di Media Sosial, Yuk Coba 5 Cara Ini
Telah dibaca 0 kali
Catat, 6 Rekomendasi Tempat Minum Teh Cantik di Bandung
Telah dibaca 0 kali
Pengakuan Mengejutkan Mantan Gelandang Manchester United: Diasingkan Jose Mourinho, Berlatih dengan Tim U-16
Telah dibaca 0 kali
Rupiah Tertekan Imbas Serangan Balik Israel ke Iran, Saham-saham Ini Bisa Kamu Pantau
Telah dibaca 0 kali
3 Varian Resep Praktis Lemper, Tak Hanya Isian Ayam dan Abon Saja
Telah dibaca 0 kali
Emas Mahal, Saham Jeblok dan Rupiah Ambruk, Investasi Apa yang Cocok saat Ini?
Telah dibaca 0 kali
20 April 2007: Drama Penyanderaan 2 Karyawan NASA, 1 Orang Ditembak Lalu Pelaku Bunuh Diri
Telah dibaca 0 kali
Tim Hukum 01 Nilai Ada Beda Pendapat Sri Mulyani dan Airlangg Soal Bansos
Telah dibaca 7 kali
Tanda-Tandanya Banyak Dibahas, tapi Kenapa Waktu Datangnya Kiamat Dirahasiakan?
Telah dibaca 0 kali
Aksi Heroik Bhabinkamtibmas, Duel dengan Perampok Taksi Online Bersenjata Tajam
Telah dibaca 77 kali
2 Fenomena Ini Jadi Pertanda Turunnya Nabi Isa ke Bumi Jelang Hari Kiamat
Telah dibaca 70 kali
Pemalsuan Dokumen Caleg Nasdem Bone Bolango Terbongkar, 3 Orang Jadi Tersangka
Telah dibaca 56 kali

Advertisement

Advertisement

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Presidential Treshold atau Ambang Batas Presiden sebesar 20 persen. Gugatan yang dilakukan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo tersebut ditolak karena dianggap tak punya legal standing.

Banner Infografis Wacana Presidential Threshold 0% di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini (Merdeka)

Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Suhartoyo (kiri), I Dewa Gede Palguna (kanan) meimpin sidang perdana Pengujian Undang - undang Ormas, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Rizal Ramli dan Refly Harun menyerahkan berkas pengaduan Presidential Threshold di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan judicial review tentang threshold atau ambang batas pemilihan presiden ke MK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi Pilpres (Liputan6.com/Trie yas)

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor ICMI, Jakarta, Rabu (13/12). Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tokoh Nasional Jimly Assidiqqi, menjadi pembicara dalam seminar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Prospek Indonesia 2018 di Jakarta, Sabtu (16/12). Seminar membahas berbagai persoalan bangsa antara lain isu sentimen SARA. (Liputan6.com/Iwan)

Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat (kiri) memimpin sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8). Sidang mendengarkan keterangan dari pemerintah dan pihak terkait. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Dewan dari 4 Fraksi yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS melakukan Walk Out saat Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7). DPR memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin (kemeja merah) memberikan keterangan saat diundang oleh Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan Laporan pandangan Pemerintah pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota DPR Fraksi Golkar melakukan koordinasi dan foto bersama sebelum Rapat Paripurna dimulai di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis malam (20/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Saat ini isu seputar sistem pemilu masih menjadi perdebatan hangat di Pansus Pemilu DPR RI

Yuzril Ihza Mahendra saat menjalani sidang ke-6 perkara Fiktif Positif di PTUN Jakarta, Rabu (24/5). Dalam perkara ini, belasan anggota DPD menggugat proses pengambilan sumpah Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan saat Rapat dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, Senin (13/2). Rapat tersebut membahas Parlementary treshold dan Presidential treshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Diskusi seputar ambang batas presiden dalam revisi UU Pemilu, Minggu (11/6/2017). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

1
2