Pemerintah Upayakan Lahan untuk Tanam Kedelai

Liputan6.com, Jakarta: Indonesia masih mengandalkan kedelai impor dari Amerika untuk produksi tahu tempe. Masalah yang dihadapi di Indonesia dalam kedelai sebenarnya ada pada lahan untuk menanam kedelai.

"Problem kita ini untuk kedelai adalah problem lahan, yang sejak awal saya menyampaikan untuk bisa swasembada itu butuh minimal (tambahan) 500.000 hektare," ujar Menteri Pertanian Suswono seusai rakor terbatas untuk membahas pangan di Jakarta, Rabu (25/7).

Menurut Suswono, seharusnya persoalan keterbatasan lahan tidak menjadi masalah karena saat ini potensi lahan terlantar mencapai 7,2 juta hektare.

Untuk itu, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya penyediaan lahan untuk penanaman kedelai mulai 1,1 juta hingga 1,5 juta hektare.

"Mudah-mudahan nanti ada tambahan lahan. Kita dengan BPN sudah ketemu, satu bulan ini sedang disisir, mudah-mudahan ada potensi yang bisa kita eksekusi," ucap Suswono, berharap.

Ia mengatakan sebagai solusi jangka panjang pengadaan bahan pangan, maka swasembada kedelai melalui penyediaan lahan harus terus diupayakan, selain mengadopsi teknologi transgenik "Genetically Modified Organism" (GMO) dalam rangka pengembangan benih.

"Mau tidak mau penambahan lahan itu mutlak untuk kedelai, agar kita bisa memproduksi sepenuhnya dari dalam negeri. Kemudian kita akan menerapkan teknologi mengadopsi GMO karena kedelai yang diimpor dari Amerika itu sebenarnya transgenik," ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishnamurti menambahkan dengan adanya kebijakan pembebasan bea masuk kedelai maka harga impor kedelai akan turun sekitar Rp 350-Rp 400 per kilogram.

"Kira-kira, harga impor akan dalam rupiah akan turun sekitar Rp 400-an," tuturnya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kemungkinan pemberlakuan kebijakan pembebasan bea masuk ini sama seperti yang pernah diputuskan pemerintah tahun lalu, ketika harga kedelai mahal akibat anomali musim.

Tapi, dia belum mau berkomentar lebih banyak karena tim tarif akan berdiskusi terlebih dahulu terkait implementasi kebijakan ini.(ANT/MEL)