Ribuan Kartu Pos Dikirim ke SBY

Liputan6.com, Jakarta: Ratusan nelayan berencana menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/3) siang. Mereka akan mengirim 3.000 kartu pos kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan reklamasi.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Reklamasi menggelar aksi teaterikal. Dalam orasinya, pendemo menilai rencana pemerintah terhadap reklamasi di 30 titik di Indonesia cenderung merugikan, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

"Kita bisa lihat di wilayah pantai utara Jakarta. Dengan adanya kebijakan reklamasi ini, ternyata hanya menjadi wilayah industri, pariwisata, dan kompleks perumahan mewah. Ini justru merugikan nelayan sendiri," ujar kordinator Riset Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Mida Saragih, pada Liputan6.com.

Lebih fatal, lanjut Mida, dengan reklamasi, pemerintah justru melupakan aspek sosio-ekonomi masyarakat, bahkan juga merusak lingkungan dan habitat di sekitarnya. "Contoh lain,  di pantai utara Jakarta, para nelayan didatangi petugas, tapi tidak ada pemberitahuan yang jelas. Mereka mendapat ganti rugi yang tidak layak," paparnya.

"Kemudian di Anyer, akibat penggalian pasir, air menjadi tercemar. Jelas ini juga berimbas pada habitat dan biota di sekitarnya. Belum lagi di lokasi penimbunan pasir tersebut, yang juga mengganggu masyarakat," kata Mida.

Karena itu, kaum nelayan mendesak pemerintah segera membatalkan reklamasi dan memulihkan sumber daya serta hak konstitusi nelayan. "Pengujian pasal-pasal yang terkait dengan pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah dimenangkan di MK. Itu artinya reklamasi ini bertolakbelakang dengan hak konstitusi," ujarnya.

Aksi yang diperkirakan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB ini akan diikuti perwakilan 40 lembaga masyarakat termasuk Walhi, LBH, dan Kiara. (WIL/YUS)