Sukses

Menko Polhukam: Pergantian Roda Kepemimpinan di TNI Harus Smooth

Dia berharap pergantian roda kepemimpinan di tubuh TNI tidak mengganggu jalannya organisasi.

Liputan6.com, Bogor - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi.

Dia menuturkan, pemanggilan ini akan dilakukan sebelum Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI, untuk memastikan proses pergantian roda kepemimpinan di tubuh TNI berjalan lancar.

"Ini kan dalam rangka kesinambungan organisasi, ini harus smooth, berjalan dengan lancar, berjalan dengan mengalir. Tidak ada satu organisasi yang kemudian ada penggantian pemimpinnya, itu organisasi menjadi kolaps, tidak. Apalagi TNI," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu 6 Desember 2017.

Dia berharap pergantian roda kepemimpinan di tubuh TNI tidak mengganggu jalannya organisasi. Wiranto mengingatkan bahwa TNI selalu setia kepada pimpinan tertinggi, yaitu Presien RI.

"TNI adalah prajurit yang setia kepada Sapta Marga, NKRI. TNI selalu setia kepada pimpinannya, dan pimpinan tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia," jelas mantan Panglima ABRI itu.

Sebelumnya, Komisi I DPR setuju Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Komisi I DPR menyatakan, keputusan itu diambil setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan selama hampir enam jam.

"Setelah fit and proper test dan rapat seluruh fraksi, maka rapat pada Rabu 6 Desember 2017, Komisi I memberi persetujuan Marsekal Hadi Tjahjanto jadi Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2017.

Ia menilai, Hadi memiliki rekam jejak yang mumpuni dan memenuhi syarat serta memiliki kecakapan. Karena hal itu, Abdul Kharis menyatakan Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Gatot.

"Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo," ujar dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kejahatan di Perbatasan

Saat pemaparan visi misi di Komisi I DPR, Hadi mengatakan sebagai negara kepulauan, Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut. Itu termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan dengan wilayah yang menjadi yurisdiksi.

Kata Hadi Tjahjanto, saat ini marak perampokan di kawasan perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sehingga hal itu juga menjadi tanggung jawab Indonesia, khususnya TNI.

Selain itu, kata dia, terdapat bentuk kejahatan lainnya yang sangat merugikan Indonesia yaitu illegal fishing dan berbagai penyelundupan barang, manusia, senjata hingga obat-obat terlarang.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.