Segudang Janji Para Cawapres

Liputan6.com, Jakarta: Pemilihan Umum Eksekutif, 5 Juli mendatang, masyarakat tak hanya dihadapkan pada pilihan calon presiden, tapi juga calon wakil presiden. Kekompakan antara presiden dan wapres diyakini menjadi modal penting dalam roda pemerintahan. Untuk itu, SCTV menggelar debat antarcawapres dalam acara Kursi Presiden yang dipandu Rosianna Silalahi di Jakarta, baru-baru ini.

Memang tak semua datang, dari lima cawapres cuma tiga yang hadir. Mereka adalah Jusuf Kalla dari Partai Demokrat, Siswono Yudohusodo dari Partai Amanat Nasional, dan Agum Gumelar dari Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan cawapres Hasyim Muzadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Salahuddin Wahid dari Partai Golongan Karya berhalangan hadir.

Ketiga calon didampingi tim sukses masing-masing dan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sementara di kursi panelis hadir sosiolog Imam B. Prasodjo dari Universitas Indonesia, pakar hukum perbankan Pradjoto, dan pemerhati politik Riswandha Imawan dari Universitas Gadjah Mada.

Membuka debat, Siswono mengatakan, fungsi wapres sangat vital dalam pemerintahan. Wapres harus mampu membantu presiden memimpin negara. Menurut dia, tak mungkin bangsa sebesar ini dan dihuni dengan problem yang kompleks tidak dipimpin dwitunggal. Presiden dan wapres wajib merumuskan kebijakan yang tepat.

Seolah menyambung Siswono, Kalla menyatakan, cawapres tak hanya harus kuat dalam segala bidang, melainkan juga harus mampu menjaga keharmonisan pemerintahan. Demikian halnya pendapat Agum. Menteri Perhubungan yang telah resmi nonaktif ini mengibaratkan, presiden dan wapres sebagai pemain sepak bola yang bahu membahu menjaringkan si kulit bundar ke gawang.

Siswono kemudian mengemukakan kelebihan dirinya dengan capres Amien Rais. Meski datang dari latar belakang berbeda, dirinya dan Amien saling melengkapi. "Beliau profesor, saya pengusaha. Dia politisi, saya pimpinan organisasi petani," kata Siswono. Dalam kacamata Siswono, Amien adalah sosok religius yang rasionalis. Sedangkan Siswono mengaku dirinya sebagai nasionalis yang berusaha untuk religius.

Pengakuan Siswono langsung menggelitik Imam untuk bertanya. Imam mengatakan, kalau begitu adanya mengapa tak dari dulu saja Siswono melebur dengan Amien. "Saya bukan orang partai," jawab Siswono singkat.

Tak hanya kepada Siswono, Imam pun melontarkan pertanyaan buat Kalla yang tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri menjelang putaran kedua Konvensi Capres Partai Golkar dan menerima pinangan Susilo Bambang Yudhoyono. Kalla menjawab, dirinya bersedia mendampingi Yudhoyono karena mengenal betul cara kerja capres dari Partai Demokrat itu. "Dia dan saya punya perbedaan, tapi kami juga punya banyak kesamaan," ujar bekas Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Lain hal dengan cawapres PPP, Agum Gumelar. Sejak lama, Agum juga dikenal sebagai pengagum Megawati Sukarnoputri. Namun, kini Agum berhadapan dengan Megawati sebagai rival dalam perebutan kursi eksekutif. Agum mengatakan, sampai sekarang dirinya masih bersahabat dengan Mega. Agum mengaku menerima tawaran cawapres dari Hamzah Haz sebagai suatu kehormatan.

Perdebatan kemudian beralih ke soal penegakan hukum. Menurut Agum, ada dua cara menyikapi masalah hukum di Indonesia yang carut-marut. Pertama bersikap tak acuh. Kedua berdiri tegak menjunjung supremasi hukum. "Kalau kita mengklaim reformis, maka sikap kedua yang harus dilakukan," tegas Jenderal Purnawirawan TNI ini.

Menurut Agum, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menertibkan aparat penegak hukum. Soalnya selama ini banyak proses hukum di Kejaksaan Agung yang dijadikan obyek pemerasan. "Kita harus punya tekad bersama, tekad bangsa [untuk menegakkan hukum]," ucap Agum.

Rupanya panelis juga tak melupakan kasus kecelakaan transportasi, seperti tabrakan kereta api yang sering terjadi selama Agum menjabat Menhub. Menanggapi hal ini, Agum menyatakan, dirinya hanya berlaku sebagai regulator. Sedangkan kecelakaan kereta api yang selama ini terjadi lebih soal manajerial. "Secara manajerial tidak pada saya, tapi pada Meneg BUMN (Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara)," ujar bekas Panglima Daerah Militer Wirabuana ini.

Kembali ke soal penegakan hukum, Kalla mengatakan, elite politik harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat. Kemudian, pemerintah harus bisa membangun sistem dan pengawasan yang baik serta implementasi hukum yang tegas. Kalla sebagai pengusaha didesak membeberkan kecurangan-kecurangan yang biasa dilakukan kalangan pebisnis. "Menyogok. Itu yang banyak dilakukan mereka," kata Kalla.

Korupsi memang menjadi masalah terbesar negeri ini. Pradjoto mengatakan, 80 persen aparat yang duduk di pemerintahan korup. Pendapat tersebut diamini seorang aktivis BEM. Bahkan, menurut mahasiswa ini, untuk menanggulanginya cuma ada satu cara: potong generasi. Artinya semua yang pernah duduk di pemerintahan diganti dengan yang baru.

Tapi Siswono tak sependapat dengan komentar dan saran tersebut. Dia mengatakan, langkah ekstrim itu mungkin terlalu berlebihan. Sebab, menurut hemat Siswono, semua yang ada belum tentu buruk seluruhnya. Demikian pula sebaliknya, yang baru pun belum tentu baik semua. Yang jelas, papar Siswono, pemberantasan korupsi harus berkesinambungan. Semua harus kompak. "Cari yang baik, buang yang buruk," ungkap Siswono.

Nyaris senada, Kalla pun berpendapat demikian. Dia mengatakan, pengalaman masa silam sebaiknya dijadikan guru. Untuk itu, pemerintahan mendatang harus mampu merumuskan taktik yang jitu. "Jangan menutup mata dengan kebobrokan itu," tegas Kalla.

Sedangkan menyoal kinerja pemerintahan Megawati Sukarnoputri yang, boleh dikatakan, tak efektif, Kalla tak sependapat. Dia pun tak setuju kalau dikatakan wapres pada masa pemerintahan Megawati bak kerbau dicocok hidung. Menurut Kalla, penilaian itu terlalu tendensius. Sebab pada kenyataannya wapres cukup aktif dan loyal. Posisi wapres yang teramat penting juga bisa dilihat pada masa Orde Baru. Kalla mencontohkan, saat Try Sutrisno menjabat sebagai wapres (periode 1993-1998) menjalani fungsi pengawasan jalannya roda pembangunan.

Setelah soal hukum dan korupsi, diskusi melebar ke masalah tenaga kerja Indonesia. Baik Siswono, Kalla, dan Agum tak menutup terhadap soal itu. Siswono mengatakan, memang sungguh ironis nasib yang dialami para TKI. Padahal selama ini mereka berperan besar dalam peningkatan devisa. Karena itu, bila jadi capres, Siswono berjanji memperhatikan dan akan mengusahakan perlindungan maksimal kepada TKI.

Kalla dan Agum pun berpendapat demikian. Agum mengaku, sudah sejak awal tak setuju dengan pengiriman TKI ke luar negeri. Alasannya banyak di antara mereka yang mendapat perlakuan kasar. Pun andainya memang harus dikirim ke luar negeri, Agum berpendapat, sepantasnya mereka dibekali. Tak hanya keterampilan, tapi juga perlindungan yang memadai. Dan itu menjadi tugas pemerintah. Agum mencontohkan, banyak lowongan bagi pelaut Indonesia untuk bekerja di berbagai maskapai pelayaran asing.

Karenanya, bila Hamzah terpilih menjadi presiden, Agum berjanji akan mendesak "sang bos" untuk lebih memperhatikan nasib TKI. Kalau perlu, Agum menambahkan, dibuat undang-undang khusus mengenai perlindungan TKI.

Beda lagi pendapat Kalla. Menurut dia, seharusnya memang tak ada lagi warga Indonesia yang ke luar negeri hanya cuma untuk jadi buruh. Caranya pemerintah mendatang harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka.

Pendapat Kalla ini berkaitan erat dengan angka pengangguran yang tinggi di Tanah Air. Paling tidak kini ada 40 juta penganggur di negeri ini. Dan masalah ini tak bisa dianggap sepele. Yang pantas dan seharusnya, menurut Kalla, pemerintah memang harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Persoalannya, dengan kondisi negara saat ini sungguh sulit menjaring investor, baik dalam maupun luar negeri.

Menyoroti itu, Kalla berjanji, bila Yudhoyono menjadi presiden, dirinya akan memberikan porsi lebih besar mengenai masalah ini. Langkah pertama yang akan dia tempuh untuk menarik investor adalah menciptakan kondisi yang kondusif. Tujuannya agar investor tak cemas dengan modal yang sudah ditanam. Di samping itu, dia juga berjanji akan meningkatkan gaji pegawai negeri. "Agar mereka tak korup," tegas Kalla.

Sedangkan mengenai nasib para petani, Siswono mengakui, selama ini Indonesia sudah masuk jebakan internasional. Pemerintah dipaksa untuk mengikuti harga pasar dunia. Padahal, menurut Siswono, pemerintah sebenarnya bisa mengambil kebijakan sendiri. Dalam kasus impor kedelai, misalnya, pemerintah dipaksa untuk menetapkan bea masuk nol persen.

Pun demikian menurut Agum. Dia berpendapat, sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib petani. Sudah selayaknya pemerintah mengangkat harkat hidup petani. Apalagi Indonesia adalah negeri agraris. Karena itu, duet dirinya dengan Hamzah juga akan memprioritaskan nasib petani.

Segudang janji tersebut memang indah. Kita tunggu saja. Apakah ketiga cawapres itu benar-benar memenuhi janji mereka bila terpilih nanti?(ZAQ)