Sukses

Memprotes Hasil Pilkada Ternate Berakhir Rusuh

Ratusan pengunjuk rasa di Kota Ternate, Maluku Utara, yang memprotes hasil pemilihan kepala daerah pada 27 Juni silam, bentrok dengan polisi. Puluhan demonstran dan polisi terluka.

Liputan6.com, Ternate: Ratusan pengunjuk rasa di Kota Ternate, Maluku Utara, yang memprotes hasil pemilihan kepala daerah pada 27 Juni silam, bentrok dengan personel polisi, baru-baru ini. Bentrokan fisik itu tak terhindarkan ketika jajaran Polresta Ternate mencoba membubarkan demonstrasi. Sikap tegas aparat keamanan itu ternyata tidak diterima para pengunjuk rasa [baca: Kericuhan Mewarnai Penetapan Calon Bupati Gowa].

Insiden ini menyebabkan puluhan demonstran dan polisi menderita luka-luka akibat terkena lemparan batu dan pukulan benda keras. Sementara untuk menjaga penyusupan pihak ketiga, masing-masing pihak akhirnya meredam massanya untuk tidak lagi saling lempar dan baku pukul. Para pengunjuk rasa itu kemudian diangkut pulang dengan menggunakan truk polisi ke Kota Ternate.

Aksi ini bermula dari kekalahan calon wali kota Ternate Sujud Sirajuddin dan Nita Budi Susanti. Para pendukung pasangan tersebut menuding Komisi Pemilihan Umum Ternate berbuat curang akibat ditemukannya ribuan kartu pemilih yang tidak disalurkan dan ditemukan tempat sampah. Selain itu juga ditemukan 1.800 pemilih fiktif di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan.

Di Jawa Tengah, ketegangan antara aparat keamanan dengan ratusan pengunjuk rasa terjadi di Kantor KPU Sukoharjo. Demonstran memaksa masuk ke ruang rapat pleno KPU yang sedang membahas rekapitulasi suara pemilihan bupati Kabupaten Sukoharjo. Dalam peristiwa itu para pengunjuk rasa menuntut KPU Sukoharjo menghentikan penghitungan suara.

Tuntutan para demonstran itu disebabkan masih banyaknya pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Sukoharjo yang digelar 27 Juni silam. Mereka menduga ada indikasi politik uang dari calon pemenang pilkada Kabupaten Sukoharjo yaitu dari pasangan Bambang Riyanto dan Muhammad Toha. Keduanya adalah mantan bupati dan wakil bupati setempat.

Ketegangan akhirnya mereda setelah 10 orang wakil demonstran diterima anggota KPU Sukoharjo untuk berdialog. Dalam dialog itu disepakati rekapitulasi suara untuk penetapan hasil pilkada terus berjalan. Sebab, bila pengadilan setempat kelak membuktikan adanya politik uang dalam pilkada tersebut, KPU akan mencabut penetapan pemenang pilkada bupati Kabupaten Sukoharjo.(ZIZ/Tim Liputan SCTV)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini